Berganti-gantinya kebijakan dalam bidang pendidikan menggambarkan Pemerintah masih mencari bentuk yang tepat untuk membuat standar penilaian kelulusan.
“Namun proses pembelajaran dan mencari format ini jangan kelamaan sebab siswa yang selalu menjadi korban dan para guru juga akan susah menyesuaikan diri,” kata Ketua Komisi D, DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Kamis.
Proses pencarian format inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dan sebaiknya evaluasi dilakukan dengan beberapa metodelogi penilaian yang telah dilakukan selama ini, kira-kira format yang tepat memberikan standar penilaian kelulusan bagi siswa yang sudah tiga tahun menempuh pendidikan ini bagaimana.
“Apakah harus diujikan tujuh mata pelajaran atau hanya beberapa diantaranya saja yang menjadi penilaian kelulusan dalam UN, namun sampai saat ini keliahatannya sistem penilaian ini belum selesai,” kata politisi muda PKS ini.
Apalagi ada semacam gejala yang paradok yakni Pemerintah pusat menegaskan delapan standar pendidikan kemudian diikuti dengan membuat soal ujian dan penilaian terhadap delapan standar dimaksud, diantaranya kurikulum, mutu dan kualitas serta keberadaan guru dan infrastruktur.
Sayangnya delapan standar ini di kabupaten/kota tidak berjalan baik akibat keterbatasan anggaran, keterbatasan akses, infrastruktur dan sumber daya sehingga banyak lokasi yang secara kualitas standarisasi pendidikannya tidak memenuhi syarat.
“Tinjau pelaksanaan UN”
Komisi D sejak Kamis pagi (21/4) telah melakukan pemantauan UN pada tiga sekolah di Pulau Ambon, antara lain Madrasah Aliyah Negeri 1 Wara dan SMA Negeri 11 Galunggung di Kecamatan Sirimau serta SMA Kristen Rehoboth Batugantung, Kecamatan Nusaniwe (Kota Ambon).
“Peninjauan lapangan ini untuk memastikan pelaksanaan UN itu berjalan lancar karena didukung berbagai faktor seperti tidak terganggunya konsenstrasi siswa akibat kekurangan bahan ujian, nyamannya lingkungan sekolah serta pelaksanan tugas oleh para pengawas secara baik,” katanya.
Secara umum, pelaksanaan UN pada hari terakhir di tiga sekolah ini cukup kondusif dan tidak terjadi penyimpangan yang dikhawatirkan.
Komisi juga berharap agar UN tahun ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dari tahun lalu dari sisi persentase kelulusan, karena sekarang format penilaian yang dipakai untuk kelulusan siswa 40 persen hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan 60 persen UN.
Menurut Suhfi, kalau format seperti ini dipakai, maka optimisme untuk kenaikan persentase kelulusan lebih tinggi karena dari fakta 2010, penilaian kelulusan ditentukan Pemerintah Pusat melalui hasil UN.
Sehingga kebijakan Menteri Pendidikan Nasional yang menetapkan penilaian angka kelulusan menggunakan hasil UAS dan UN, diharapkan tingkat kelulusan siswa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Peningkatan kelulusan ini juga menjelaskan tentang mutu pendidikan yang ada di Maluku dan memiliki korelasi secara relevan sehingga harus ada ada perhatian dan dukungan secara kontinyu serta daya dukung berkesinambungan sehingga semakin meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini pemberian dukungan anggaran.
0 komentar:
Posting Komentar